Kuala Kapuas- DPRD Kapuas, Kalimantan Tengah , telah memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Proses ini dilakukan melalui empat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama mitra kerja masing-masing guna memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan langkah krusial dalam menyusun APBD Perubahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pembahasan ini menjadi momentum untuk memahami program-program yang telah berjalan dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan,” ujarnya di Kuala Kapuas, Selasa (24/6/2025).
Pembahasan Berbasis Komisi, Fokus pada Sektor Strategis
Proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara terstruktur melalui empat komisi DPRD Kapuas, masing-masing dengan fokus sektor yang berbeda:
1. Komisi I: Pemerintahan Umum, Hukum, dan Pelayanan Publik
Komisi ini membahas penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain percepatan perizinan usaha, penegakan hukum, dan peningkatan transparansi pemerintah daerah.
2. Komisi II: Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Keuangan Daerah
Sektor ekonomi menjadi sorotan utama, terutama pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan stabilisasi harga pangan. Anggota komisi juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Komisi III: Infrastruktur, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum
Baca Juga: Pemilihan Ketua RT Kelurahan Sei Pasah 2025 Proses Demokratis yang Berjalan Lancar dan Kondusif
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sanitasi menjadi prioritas. Komisi III juga mengkaji program pengendalian banjir, mengingat Kapuas merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
4. Komisi IV: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dasar, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan menjadi fokus pembahasan. Komisi anggota mendorong peningkatan anggaran untuk fasilitas kesehatan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
Evaluasi Program & Penajaman Prioritas Anggaran
Ardiansah menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak hanya sekedar menyesuaikan angka, tetapi juga memancarkan efektivitas program yang telah dijalankan. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Beberapa poin penting yang menjadi bahan diskusi antar-komisi meliputi:
-
Efisiensi Anggaran : Menghilangkan program yang tumpang tindih atau kurang berdampak.
-
Kesesuaian dengan Kebutuhan Daerah : menyusun program selaras dengan masalah nyata di lapangan, seperti ketahanan pangan dan penanganan banjir.
-
Peningkatan Kualitas SDM : Memperkuat anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Pembahasan KUA-PPAS akan berlangsung secara maraton hingga seluruh komponen anggaran tersinkronisasi dengan baik. Setelah melalui pembahasan intensif di tingkat komisi, rancangan APBD Perubahan 2025 akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan.
“Kami berharap APBD Perubahan 2025 nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tutup Ardiansah.
Dengan proses yang transparan dan partisipatif, DPRD Kapuas optimistis APBD Perubahan 2025 akan menjadi instrumen yang tepat guna untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
