Kuala Kapuas- Fadli Zon mengumumkan bahwa uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai. Proses ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah universitas terkemuka di Tanah Air, seperti Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, dan Universitas Hasanuddin.
“Uji publiknya bulan Juli ini, tapi teman-teman DPR kemarin sudah mulai,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya di acara Pagelaran Wayang di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, proses ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan: Apakah revisi sejarah ini benar-benar murni akademis, atau ada kepentingan politik di baliknya?
Mengapa Sejarah Perlu Ditulis Ulang
Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia bukan dimulai dari nol, melainkan pembaruan dari naskah yang sudah ada.
“Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini,” katanya.
Sejak reformasi 1998, narasi sejarah Indonesia memang masih didominasi oleh versi Orde Baru dengan berbagai bias politiknya. Beberapa peristiwa krusial, seperti Tragedi 1965, Kerusuhan Mei 1998, dan dinamika politik pasca-Soeharto, sering kali diperdebatkan kebenarannya.
Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan telah berjalan selama tujuh bulan. Tim ini terdiri dari editor umum, editor per jilid, dan penulis khusus untuk setiap bagian.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Kapuas Gelar FLS2N dan O2SN Tingkat SD Tahun 2025
Uji Publik Ruang Demokratis atau Formalitas
Fadli Zon menegaskan bahwa uji publik ini bersifat transparan dan terbuka untuk masukan serta kritik yang ilmiah.
“Uji publik ini justru ruang demokratis bagi masyarakat dan sejarawan untuk berkontribusi,” ujarnya.
Namun, beberapa pihak skeptis. Dua fraksi di DPR sebelumnya telah mendesak penghentian proyek ini, khawatir adanya rekayasa narasi sejarah untuk kepentingan tertentu.
Sejarawan Asvi Warman Adam dalam wawancara terpisah menyatakan, “Pembaruan sejarah itu penting, tetapi harus benar-benar objektif. Jangan sampai ada upaya menghilangkan atau mengaburkan fakta-fakta kelam masa lalu.”
Tragedi 1998 dan Pemerkosaan Massal
Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah penyajian Tragedi 1998, khususnya kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Beberapa pihak khawatir peristiwa ini akan dikurangi porsinya atau dihilangkan dalam versi baru.
Fadli Zon membantah hal tersebut.
“Tidak ada penghapusan. Jadi kita terus lanjutkan pada program penulisan ulang sejarah,” tegasnya.
Namun, pernyataannya sebelumnya yang meragukan validitas data pemerkosaan massal 1998 sempat memicu kontroversi dan bahkan membuat salah satu anggota DPR menangis dalam rapat.
Dukungan:
-
Prof. Djoko Suryo (Sejarawan UGM): “Sejarah harus terus diperbarui seiring temuan baru. Selama prosesnya akademis, ini langkah positif.”
-
Dr. Anhar Gonggong (Sejarawan UI): “Era reformasi hingga sekarang belum terdokumentasi dengan baik. Ini kesempatan untuk melengkapinya.”
Kritik:
-
Bonnie Triyana (Sejarawan & Penduru Historia.id): “Harus ada jaminan bahwa proyek ini tidak dipolitisasi. Jangan sampai sejarah hanya jadi alat legitimasi kekuasaan.”
-
Fraksi PDIP & PKB di DPR: Menilai proyek ini berpotensi mengubah fakta sejarah untuk kepentingan kelompok tertentu.
Jika berjalan dengan prinsip kejujuran akademik, pembaruan sejarah nasional bisa memberikan perspektif lebih komprehensif, termasuk:
-
Peran kelompok yang selama ini terpinggirkan (korban 1965, minoritas, aktivis reformasi).
-
Dinamika politik pasca-1998 yang belum banyak tercatat resmi.
-
Pembahasan lebih mendalam tentang kekerasan negara di masa lalu.
Namun, jika proses ini dikendalikan oleh kepentingan politik, bukan tidak mungkin kita akan melihat sejarah versi baru yang justru lebih bias.
Penulisan ulang sejarah adalah pekerjaan besar yang membutuhkan integritas, transparansi, dan keberanian. Uji publik yang sedang berjalan harus benar-benar menjadi ruang diskusi terbuka, bukan sekadar formalitas.
Masyarakat dan akademisi perlu terlibat aktif mengawal proses ini. Sebab, seperti kata pepatah: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.” Namun, sejarah harus ditulis secara jujur, bukan dibentuk untuk memenuhi narasi penguasa.
