Info Kuala Kapuas – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung investasi sekaligus menata pemanfaatan ruang agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Dorongan untuk Kepastian Hukum Investasi
Ketua Komisi III DPRD Kapuas menegaskan, penerbitan KKPR akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor yang ingin berinvestasi di Kapuas. Dengan adanya dokumen resmi tersebut, arah pemanfaatan ruang akan lebih jelas dan mengurangi potensi sengketa tata ruang di kemudian hari.
“KKPR adalah instrumen penting untuk memastikan setiap aktivitas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kami di DPRD tentu mendukung penuh, sebab hal ini juga akan memperlancar masuknya investasi yang berdampak positif pada perekonomian daerah,” ujarnya.
Sinkronisasi dengan RTRW dan RDTR
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara KKPR dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan agar penerbitan KKPR tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Dokumen tata ruang harus saling mendukung. Jangan sampai KKPR diterbitkan tanpa memperhatikan RTRW dan RDTR. Karena itu, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan,” tambahnya.
Baca juga: Bupati Kapuas Resmikan Groudbreaking Pembangunan Jembatan Sei Asem – Balai Pertanian
Manfaat bagi Masyarakat dan Pembangunan Daerah
Selain untuk kepastian hukum, penerbitan KKPR juga diyakini memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan tata ruang yang tertata, pembangunan infrastruktur, kawasan perumahan, hingga fasilitas umum dapat berjalan lebih teratur.
“Masyarakat akan merasakan manfaatnya. Pembangunan tidak lagi tumpang tindih, dan ada kejelasan dalam pemanfaatan ruang baik untuk kepentingan sosial maupun ekonomi,” jelasnya.
DPRD Siap Kawal Implementasi
Ketua Komisi III memastikan pihaknya akan mengawal penuh implementasi kebijakan penerbitan KKPR ini. Ia juga mengingatkan agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Jangan sampai penerbitan KKPR hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Semua harus sesuai aturan dan bermanfaat bagi daerah,” tegasnya.
Komitmen Dorong Investasi Berkelanjutan
Dengan adanya dukungan dari DPRD, pemerintah daerah Kapuas diharapkan semakin optimal dalam menarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Penerbitan KKPR dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kapuas memiliki potensi besar, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun industri lainnya. Dengan tata ruang yang jelas melalui KKPR, semua potensi itu bisa dimaksimalkan tanpa merusak lingkungan,” pungkasnya.
