Info Kuala Kapuas — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kinerja program ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini berlangsung di aula Bappeda Kapuas, Senin (3/11/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat perangkat daerah terkait.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas program dan kebijakan Pemkab Kapuas dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai selama dua tahun terakhir.
Langkah Awal Pengawasan Akuntabilitas Publik
Kepala Subauditorat BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Ahmad Syarif, menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini merupakan bagian dari tahapan awal audit kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan yang dilakukan secara nasional. Kabupaten Kapuas menjadi salah satu daerah sampel pemeriksaan di Kalimantan Tengah karena memiliki potensi pertanian dan lumbung pangan yang signifikan.
“Pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pemeriksaan akan mencakup aspek kebijakan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga dampaknya terhadap peningkatan produksi pangan lokal serta kesejahteraan petani.
“Fokus kami adalah bagaimana pemerintah daerah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Kapuas,” tambahnya.
Pemkab Kapuas Siap Beri Dukungan Penuh
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Drs. H. Ansyari, M.Si, yang mewakili Bupati Kapuas, menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK RI. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kapuas siap memberikan dukungan penuh dan data yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Kami menyambut positif langkah BPK RI ini. Pemeriksaan seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ansyari.
Ia juga menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas daerah sesuai dengan visi pembangunan Kapuas yang berfokus pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Kapuas memiliki potensi besar di bidang pangan, mulai dari padi, hortikultura, hingga perikanan darat. Kami terus berupaya meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Kapuas Mantabkan Sinergi Antarinstansi dalam Pengelolaan Retribusi Persampahan
Evaluasi Program dan Tata Kelola
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kapuas, Siti Rahmah, SP., M.Si, memaparkan berbagai program yang telah dijalankan Pemkab Kapuas selama tahun 2023–2025, seperti program lumbung pangan masyarakat, penguatan cadangan pangan daerah, serta pemberdayaan petani melalui bantuan benih dan sarana produksi.
“Kami terus memperbaiki tata kelola dan sinergi lintas sektor agar kebijakan pangan bisa lebih adaptif terhadap kondisi lokal,” kata Siti.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah ketergantungan pada pasokan eksternal dan dampak perubahan iklim terhadap produktivitas lahan pertanian.
“Dengan adanya pemeriksaan dari BPK, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang,” tambahnya.
BPK Tekankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Menutup kegiatan, Ahmad Syarif menegaskan bahwa BPK RI akan selalu menempatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam setiap pemeriksaan. Ia berharap hasil pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah daerah memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan internal.
“Hasil pemeriksaan nanti akan dituangkan dalam laporan resmi yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Kami berharap Pemkab Kapuas dapat menindaklanjuti dengan komitmen tinggi demi tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Pemeriksaan pendahuluan ini dijadwalkan berlangsung selama dua minggu ke depan, mencakup pengumpulan data, wawancara, serta kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi sentra pangan dan kelompok tani binaan Pemkab Kapuas.
