Info Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menegaskan komitmennya untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi program perlindungan perempuan dan anak yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas.
Fokus pada Pencegahan dan Penanganan
Bupati Kapuas, melalui Sekretaris Daerah yang hadir mewakili, menekankan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan dan anak di Kapuas merasa aman dan terlindungi. Pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar tidak ada lagi korban yang terabaikan,” ujarnya dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan anak semakin meningkat.
Angka Kasus Masih Cukup Tinggi
Berdasarkan data dari DP3APPKB Kapuas, sepanjang tahun 2024 tercatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, hingga penelantaran anak. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah menilai angka tersebut masih perlu menjadi perhatian serius.
Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas, Sri Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Polres Kapuas, Kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, dalam menangani setiap laporan kasus yang masuk.
“Setiap laporan kami tangani secara cepat. Kami punya mekanisme layanan terpadu yang memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum, medis, dan psikologis,” jelasnya.
.jpeg)
Baca juga: BPK RI Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas
Layanan Terpadu Perlindungan Korban
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kapuas telah mengoperasikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk melapor dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak.
“Di P2TP2A, korban tidak hanya didengar, tapi juga dibantu hingga mendapatkan rasa aman dan keadilan,” ujar Sri Rahayu.
Selain itu, DP3APPKB juga aktif memberikan pelatihan kepada aparat desa, guru, dan tokoh masyarakat agar mampu mendeteksi dini potensi kekerasan dan melapor ke pihak berwenang.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci
Pemkab Kapuas menyadari bahwa upaya perlindungan tidak cukup hanya pada penanganan, tetapi juga harus menitikberatkan pada pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan. Karena itu, program sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat desa dan sekolah-sekolah.
“Kami ingin masyarakat lebih berani melapor dan tidak menutupi kasus kekerasan. Perlindungan anak dan perempuan bukan aib, tapi tanggung jawab sosial,” tegas Sri Rahayu.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam melindungi lingkungan sekitar, termasuk dengan membangun jejaring relawan perlindungan anak di setiap kecamatan.
Dukungan dari Aparat dan Lembaga Hukum
Upaya Pemkab Kapuas mendapatkan dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Kapolres Kapuas melalui Kasat Reskrim menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak tanpa pandang bulu.
“Kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran. Perlindungan terhadap korban menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, tanpa takut terhadap tekanan dari pihak manapun.
Menuju Kapuas Ramah Perempuan dan Anak
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pemkab Kapuas menargetkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kota Ramah Perempuan. Berbagai program telah dirancang untuk mendukung target ini, termasuk peningkatan fasilitas ramah anak di ruang publik, penguatan program keluarga berencana, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kami ingin mewujudkan Kapuas yang aman, ramah, dan setara bagi semua warganya, terutama perempuan dan anak,” ujar Sekda Kapuas.
Ia menambahkan bahwa komitmen ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong keadilan gender di semua lini pembangunan.
Harapan untuk Masa Depan
Masyarakat Kapuas menyambut positif langkah pemerintah daerah tersebut. Mereka berharap agar program perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat hingga ke pelosok desa.
“Selama ini banyak korban yang takut melapor. Dengan adanya P2TP2A dan dukungan pemerintah, kami yakin kasus-kasus kekerasan bisa ditekan,” ujar Roslina, salah satu aktivis perempuan Kapuas.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, lembaga masyarakat, dan warga, Kabupaten Kapuas berharap dapat menjadi daerah yang benar-benar bebas dari kekerasan dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan manusiawi bagi perempuan dan anak.
